KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN (Pembangunanisme Perkotaan yang menyudutkan rakyat)

 ana jauharul islam

Pembangunanisme Perkotaan yang menyudutkan rakyat

Dari keseluruhan masalah sosial, budaya dan berbagai urusan publik yang muncul di Kota-kota pinggiran Jakarta, sebagian besar terkait dengan perkembangan pembangunan di tengah kota Jakarta. Dalam beberapa kesempatan, para ekonom dan pejabat pemerintah sering mengemukakan efek peningkatan investasi terhadap peluang lapangan pekerjaan yang bisa diciptakan. Pernahkah paling tidak seberapa seringkah, dikemukakan penjelasan tentang efek investasi terhadap lapangan kerja disertai dengan gambaran karakter demografis peluang kerja yang muncul? Dan yang lebih penting lagi, pernahkah para pembuat kebijakan ekonomi dan pemerintah Kota-kota besar memikirkan peningkatan beban sosial yang harus dipikul mayoritas masyarakat dari segi waktu, tenaga, biaya-biaya jasa, bahkan kesehatan beberapa tahun terakhir.

Dengan alur penyampaian wacana pembangunan seperti itu, posisi publik (masyarakat) sebagai pihak yang seharusnya menjadi sasaran pembangunan dan sebagai sumber terbentuknya wacana tandingan dalam pembangunan senantiasa berada pada posisi yang sangat lemah. Mereka dihadapkan pada tiga unsur yang bersatu dalam pembuatan wacana pembangunan, yaitu para ahli ekonomi yang membawa otoritas akademis, para pengusaha yang memiliki modal utama untuk menggerakan perekonomian, dan pemerintah yang dianggap memiliki otoritas membuat kebijakan-kebijakan pembangunan.

Pemekaran Kota-kota pinggiran DKI Jakarta dewasa ini dampak dari kecenderungan pembangunan ekonomi yang kurang matang dengan visi pelayanan publik dan pembangunan sosial. Didalam kawasan ibu kota, pesatnya pembangunan pusat-pusat perbelanjaan seperti supermarket, plaza, pusat perkulakan, dan mal, yang sebagian besar area komersial ini berada di pinggir jalan, terbukti telah menjadi sumber kemacetan karena pendirian bangunan-bangunan tersebut tidak disertai dengan pembangunan prasarana publik yang seimbang.

A.     Masyarakat Hanya Sebagai Target Pasar

Visi pembanguanan seperti yang dikemukakan diatas sangat bertentangan dengan hakekat pembagunan sesungguhnya yang berujuan membangun martabat dan kesejahteraan manusia. Iklim sosial yang cenderung mensosialisasi masyarakat berperilaku konsumtif, tentu tidak terlepas pula dari tekanan structural dalam system perekonomian nasional yang berorientasi pertumbuhan dengan basis utama pada ekonomi perkotaan. Corak perekonomian ini sepertinya juga mengikat perilaku pembuat kebijakan untuk terus mendorong sektor-sektor yang berpotensi sebagai sumber pungutan dan sebaliknya meminimalisasi hadirnyasektor-sektor yang tidak memberikan kontribusi signifikan sebagai sumber pemasukan, baik melalui pungutan resmi maupun tidak resmi.

Contoh sebaliknya, yang lebih mencerminkan kepentingan terciptanya pemasukan dari pada mementingkan pelayanan publik adalah pemberian izin trayek bagi angkutan umum ukuran kecil, seperti mikrolet dan minicab, hampir di semua rute yang dilayani oleh jasa angkutan ini, pengadaan izin baru kendaraan tampak tidak terkendali. Data survey ekonomi nasional tahunan yang menunjukkan tingginya pengeluaran rumah tangga pada kelompok non makanan untuk bahan bakar di samping perumahan, tidak bisa dilepaskan dari kebijakan transportasi perkotaan yang tidak efisien dan lebih mencerminkan kepentingan (ekonomi) birokrasi dan oknum birokrasi.

B.     Biaya Sosial

Banyak pengamat dari berbagai disiplin yang telah membicarakan masalah biaya sosial dalam suatu kebijakan pemerintah. Dalam system ekonomi perkotaan yang bersandar pada kegiatan-kegiatan sector jasa tersebut, dampak dari sistem ekonomi terhadap pengeluaran biaya oleh masyarakat justru sebenarnya terasa semakin besar pada berbagai kebijakan pembanguan yang ditempuh. Ini memang logika dari system ekonimi perkotaan yang bersandar pada sector jasa dan perdagangan, dimana semakin tinggi mobilitas penduduk, semakin tinggi pula potensi ekonomi yang bisa digarap antara lain, karena mobilitas ini akan menghasilkan interaksi antar penduduk, kemudian setiap interaksi  memberikan peluang untuk melakukan transaksi dan transaksi akan membuat perputaran uang, sehingga akan semkin banyak peluang ekonomi muncul peluang ekonomi, baik bagi pengusaha maupun pemerintah.

C.     Dampak Kemacetan

Kemacetan yang semakin parah di kota-kota besar, jelas tidak bisa dilepaskan dari kebijakan tak tertulis pemerintah yang mengupaya mengoptimalkan pendapatan dari peningkatan mobilitas penduduk. Untuk kasus Jakarta, misalnya peningkatan kemacetan diberbagai lokasi sangat berkaitan dengan munculnya kawasan-kawasan komersial baru. Ir.Zain Racman dari yayasan kelompok sepuluh, dengan mengunakan rumusan yang bisa di pakai para ahli amerika serikat, yang menyebabkan kerugian akibat kemacetan lalu lintas di Jakarta dalam satu menit Rp.6,5 miliar atau Rp.1793 triliun per tahun. Bila permasalahan transportasi di Jakarta tidak ditanggulangi secara tepat, maka pada 2001 akan terjadi kemacetan total.

Disadari atau tidak cara pandang mementingkan pemasukan uang ini telah menjadi wacana dalam politik pembangunan perkotaan kita. Baik pemerintah kota dewasa ini sangat menekankan ukuran-ukuran kesuksesan pembangunan daerah pada keberhasilan menciptakan pendapatan asli daerah (PAD) setinggi-tingginya. Wacana inilah yang telah membuat setiap pemerintah daerah selalu sibuk bagaimana mendongkrak penerimaan pajak daerah dan retribusi. Sementara pada upaya pada peningkatan laba BUMD, semakin banyak mereka kesampingkan, sehingga mengakibatkan hamper semua BUMD tidak berkembang bahkan banyak yang merugi.

Satu hal yang kontradiktif dapat dilihat disini. Mengapa di zaman persaingan bebas ini, pemerintah pusat tidak member prioritas penilaian kepada pemerintah daerah atas kemampuan mereka mengelolala BUMD. Namun sebaliknya lebih suka menyanjung mereka yang berhasil meningkatkan PAD dari pajak dan pungutan-pungutan lainya tanpa melihat biaya sosial yang harus dikeluarkan untuk peningkatan pajak dan pungutan tersebut.

D.    Kepentingan-kepentingan Yang Perlu Dicermati

Lembaga donor yang paling besar terhadap kebijakan pembanguan di Indonesia adalah Bank Dunia. Meski presentase lembaga dana yang dipinjamkan lembaga ini kepada Indonesia terus menurun secara relatif. Kebijakan bantuan dana tersebut tidak pernah ada yang diserahkan begitu saja. Disamping itu, Bank Dunia tampaknya juga melihat peranan pihak swasta domestic sangat penting sebagai agen perantara untuk mempengaruhi pemerintah sebuah Negara berkembang.

Rekomendasi bank dunia yang pada 1994 mengangkat masalah infrastruktur, merupakan contoh rekomendasi yang a-politis untuk mendorong pembangunan ekonomi-di Negara-negara berkembang. Dalam pesan utamanya, lembaga ini tidak hanya berupaya meyakinkan Negara-negara berkembang tentang pentingnya infrastruktur sebagai kunci pertumbuhan ekonomi, tetapi sekaligus juga menggingatkan para pejabat pemerintah Negara berkembang tentang perlunya menerapkan system pasar yang sehat dalam arti melibatkan peranan pengguna jasa infrastruktur dan pemilik.untuk jasanya terlebih dahulu perlu dikutip bagian paling penting dari pesannya itu.

            Sikap kecenderungan model pembangunan ini, tidak seperti pada 1970-an hingga awal 1980-an, tidak banyak direspon dengan suara-suara kritis oleh kalangan yang berkompeten. Bisa jadi, hal ini disebabkan pergeseran isu yang ditangani oleh lembaga tersebut di samping pengaruh dari meredupnya pemikiran-pemikiran radikal yang banyak dipengaruhi aliran Marxist pada 1970-an. Tetapi, di bidang ekonomi, Bank Dunia sejak dulu hingga sekarang konsisten sebagai penganjur liberalisasi ekonomi dan mendorong negara-negara berkembang bergabung dengan ekonomi pasar.

Sebetulnya, persoalan dan dampak terhadap sasaran pembangunan yang sesungguhnya dari model ini tidak kalah penting untuk disoroti. Sebab, bagi Bank Dunia, urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi saling mendukung. Urbanisasi berarti tumbuhnya pasar bagi berbagai sektor ekonomi, meski secara sosial dampaknya akan sangat buruk. Sedangkan untuk menumbuhkan itu, pertama-tama menganjurkan pembangunan insfrastruktur ekonomi di perkotaan yang bernilai komersial.

            Jika semangat liberalisasi Bank Dunia tersebut berupaya ditanamkan melalui pendekatan yang lebih akademis dan formulasi model kebijakan yang canggih, kekuatan modal swasta internasional lebih sering menanamkan pengaruh melalui kekuatan-kekuatan yang tersembunyi. Ia seakan-akan tidak ada, tetapi nyatanya sangat diperhitungkan oleh negara-negara yang ingin memelihara kelangsungan pertumbuhan ekonominya.

            Akibat pengaruh kekuatan modal internasional ini tidak ada bedanya dengan Bank Dunia terhadap tatanan ekonomi nasional yang berciri eksploitatif terhadap ruang-ruang perkotaan. Tetapi, yang agak aneh dari kebijakan tersebut, para calon investor dipersilakan mempertimbangkan sendiri, apakah industri yang akan didirikannya tergolong yang berhak memperoleh fasilitas atau tidak. Dalam hal ini, pemerintah sudah menyatakan tidak akan mengumumkan jenis-jenis industri yang akan mendapat fasilitas, melainkan hanya mengeluarkan kriteria umum pada PP NO. 45 tahun 1996 tersebut.

            Apa kata pemerintah mengenai sasaran PP 45/1996 itu sebelumnya telah dijelaskan bahwa kebijakan ini untuk mendorong investasi di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Di dalam PP tersebut, pihak pemerintah memang telah secara eksplisit menyebut perlakuan lebih khusus lagi bagi investor yang menginvestasikan modalnya di KTI.

            Tetapi, kalau dikaji lebih jauh, pengecualian bagi investor yang berminat menanamkan modal di KTI tidaklah terlalu signifikan. Sebab, pancingan pemerintah untuk mengarahkan investor ke KTI melalui PP tersebut, tergolong kecil. “Dalam pemikiran pemerintah saat ini, soal kawasan bukan pertimbangan yang utama,” kata Moerdiono usai diterima Presiden Soeharto bersama Tim PP 45, Kamis, 29 Agustus 1996. Lebih lanjut dikatakan,” PP NO. 45 ini dibuat dengan memperhatikan perkembangan dalam negeri, regional dan internasional,” kata Moerdiono. Moerdiono yang juga anggota Tim Pengkajian, mengakui tax holiday ini diberikan pemerintah dalam upaya menarik investasi asing.

E.     Memindahkan Masalah ke Kota-kota Pinggiran.

Kota-kota di pinggiran Jakarta, yaitu Tangerang, Bekasi, Depok dan Bogor, sebenarnya bukan hanya penampung utama urbanisasi penduduk yang dating dari berbagai daerah di Indonesia. Kota-kota tersebut, selain menampung para pendatang yang rata-rata jumlahnya sekitar 300 ribu orang setiap tahun . Orang-orang didesa terdorong meninggalkan desanya, karena struktur ekonomi pedesaan tidak bisa menjadi prakondisi bagi interaksi dan mobilitas penduduk yang intesif yang bisa menghasilkan nilai tambah.Dilihat dari kecenderungan ini, program pemindahan penduduk ke luar Jawa untuk tujuan pemerataan penyebaran penduduk tentu tidak ada artinya, karena pemerintah DKI Jakarta sendiri hanya mampu mengirim sekitar sebelas ribu transmigran setap tahunnya.

Kebijakan pemerintah menjadikan Jakarta sebagai kota tertutup yang dicanangkan sejak 1970-an secara terang-terangan memang tidak pernah dinyatakan dicabut. Namun, bila diamati, sikap pemerintah DKI yang beberapa kali diungkapkan oelh Soerjadi Soedirja ketika ia menjadi gubernur, sebenarnya cenderung lebih toleran dan akomodatif terhadap para pendatang yang ingin masuk ke Jakarta. Mereka dipersilakan masuk asal memiliki keterampilan diimbau untuk jangan memaksakan ke Jakarta.

Dibalik sikap akomodatif dan toleran ini, jelas ada faktor ekonomi yang mempengaruhinya. Perubahan kebijakan kependudukan ini tidak lain karena Jakarta yang hingga awal 1980-an secara ekonomi yang menanggung beban untuk membiayai rumah tangganya sendiri dari dana pemerintah pusat maupun dari pendapatan asli daerah sendiri, sejak pertengahan 1980-an telah menerima beban baru dari negara sebagai salah satu agen pertumbuhan ekonomi nasional menggantikan peranan sektor minyak. Ini disebabkan lokasinya paling strategis untuk perputaran uang melalui rekayasa ruang-ruang yang ada di sekitar Jakarta menjadi unit-unit ekonomi yang mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi.

Tetapi ada juga para migran yang berpotensi melakukan mobilitas sosial yang cepat, sehingga menjadi penghuni tetap di sekitar Jakarta. Kelompok ini juga merupakan pasar potensial bagi industri perumahan, industri penghasil barang-barang rumah tangga dan sebagainya, yang menghidupkan ekonomi perkotaan.

Masalahnya bukan hanya di DKI Jakarta tidak mampu lagi menyediakan lahan bagi pemukiman baru, tetapi kebijakan pembangunan rumah susun di Dki Jakarta telah gagal mengakomondasikan kebutuhan sosial kedua kelompok sosial tadi, karena pemerintah DKI Jakarta bersama pemerintah pusat lebih mendahulukan fungsi produktivitas ekonomi dari ruang-ruang yang ada di wilayah DKI Jakarta.

Dari segi ekonomi, mereka adalah pasar bagi aneka produk yang bisa digelar di berbagai fasilitas perdagangan, seperti supermarket, mal, shopingcenter, department store dan sebagaianya yang dimiliki para pengusaha. Karena itu, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi adalah pasar potensial bagi para pengusaha yang berkepentingan memutar uang dan meraih keuntungan sebanyak-banyaknya.

Namun, bagaimanakah implikasi dari sikap pragmatis terhadap pembangunan sosial dan pelayanan publik bagi warga di kota-kota di pinggiran Jakarta tersebut? Nasib masyarakat di kota-kota itu tentu tidak semujur mereka yang tinggal di tengah ibukota. Tetapi, secara sosial, kota-kota tersebut tidak hanya harus mengatasi kebutuhan-kebutuhan sosial yang muncul dari dalam, tetapi juga harus memikul beban yang dialihkan dari Jakarta.

Bukti pemihakan kepada kepentingan pengusaha atas nama pertumbuhan ekonomi yang menimbulkan inefisiensi ekonomi pada masyarakat menengah ke bawah dengan mudah bisa kita kemukakan dari perkembangan yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya. Karena sebagian besar anggota keluarga yang bekerja dari penduduk di daerah-daerah pinggiran itu tetap bekerja di kawasan dalam ibu kota, maka kebutuhan mereka akan sarana transportasi massal juga meningkat cepat. Tetapi yang mereka alami bukan saja rasio daya tampung sarana angkutan massal, seperti kereta api dan bis kota yang makin senjang dibanding kebutuhannya, tetapi juga waktu tempuh perjalanan mereka semakin lama, selain rasa tidak nyaman yang mereka alami selama dalam perjalanan.