PENDAHULUAN
1.1
LATAR BELAKANG
Upaya
kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan, bertujuan untuk mewujudkan derajat
kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan
penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif),
yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan
berkesinambungan. Konsep kesatuan upaya kesehatan ini
menjadi pedoman dan pegangan bagi semua fasilitas
kesehatan di Indonesia termasuk rumah sakit. Rumah sakit
yang merupakan salah satu dari sarana kesehatan, merupakan
rujukan pelayanan kesehatan dengan fungsi utama menyelenggarakan
upaya kesehatan yang bersifat penyembuhan dan pemulihan
bagi pasien.
Rumah
sakit sekarang ini mengalami kemajuan dan perkembangan yang pesat seiring
dengan perkembangan teknologi dan ilmu kedokteran. Hal ini ditunjukkan dengan
banyaknya peralatan medis atau peralatan kedokteran yang semakin canggih yang
dimiliki oleh rumah sakit dan semakin banyaknya rumah sakit yang berdiri atas
prakarsa pemerintah. Situasi ini mendorong penyedia jasa (dalam hal ini rumah
sakit) untuk mendapatkan konsumen dan membuat konsumen merasa puas sehingga
konsumen loyal terhadap rumah sakit.
Kotler
(1997) mengatakan bahwa perusahaan yang unggul adalah perusahaan yang memuaskan
dan menyenangkan pelanggan mereka. Selain itu Kotler juga berpendapat bahwa
dalam hubungan antara penyedia jasa dengan konsumen lebih mudah untuk membangun
hubungan yang sudah terjalin dibandingkan dengan harus mencari konsumen baru.
Bentuk perilaku ini bermacam-macam mulai dari memeriksakan kesehatannya atau check-up,
rawat inap, konsultasi kesehatan, dan lain sebagainya.
Kemajuan
dan perkembangan rumah sakit akan sangat tergantung dari kualitas pelayanan yang
diberikan. Jika pelayanan yang diberikan baik maka pasien di rumah sakit
tersebut akan merasa puas. Peran dokter, perawat, maupun staf lain di rumah
sakit sangat penting. Perawat sebagai salah satu tenaga kesehatan di rumah
sakit merupakan salah satu komponen dalam pelayanan di rumah sakit dan menjadi
tolak ukur yang menentukan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit
(www.kompas.com). Namun, selama ini
perawat belum menunjukkan profesionalismenya dalam bekerja. Misalnya pada saat
mengatasi pasien yang terjangkit penyakit demam berdarah. Demam berdarah
merupakan salah satu penyakit yang berjangkit setiap musim penghujan tiba
terutama untuk Indonesia yang merupakan daerah tropis. Setiap rumah sakit
dipenuhi oleh pasien demam berdarah. Namun, pihak rumah sakit selalu kewalahan
dalam menangani
pasien-pasien tersebut.
Pelayanan yang diberikan perawat cenderung cepat namun asal-asalan dan apa
adanya. Pelayanan yang kurang memuaskan ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan
yang ada sangatlah rendah. Misalnya pada Januari 2006 di Bantaeng, sebuah kota
yang terdapat di Sulawesi Selatan tercatat empat orang meninggal dunia karena
penyakit demam berdarah. Terlambatnya penanganan yang diberikan oleh dokter dan
perawat mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan rendah. Selain
itu pasien yang datang terlambat ke rumah sakit juga menyebabkan terlambatnya
penanganan yang diberikan
(www.kompas.com).
Status
ekonomi pasien juga menjadi salah satu faktor perawat kurang profesional dalam
merawat pasiennya selain kualitas pelayanan yang diberikan kurang memuaskan.
Pasien yang berada di status ekonomi rendah (kurang mampu) terkadang diberikan
pelayanan hanya seadanya saja dan bahkan ditelantarkan. Lain halnya dengan
pasien yang berstatus ekonomi menengah dan tinggi (mampu). Perawat berusaha
untuk memberikan pelayanan yang baik kepada mereka. Terkadang pasien dari
golongan ini lebih dahulu dilayani daripada pasien yang berada di status
ekonomi rendah (Suryawati dkk, 2006).
Rumah sakit pada dasarnya bertujuan memberikan kepuasan bagi pasiennya. Dalam
konsep perspektif mutu total (Perspectif Total Quality) dikatakan bahwa
pasien merupakan penilai terakhir dari kualitas, sehingga kualitas dapat
dijadikan salah satu senjata untuk mempertahankan pasien di masa yang akan
datang. Kualitas pelayanan sangat penting dalam meningkatkan kepuasan pasien
dan dengan sendirinya akan menumbuhkan citra rumah sakit tersebut. Menurut
penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia (dalam
Rusmawati,1998), hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kualitas pelayanan
di rumah sakit baik pelayanan keperawatan maupun pelayanan tenaga spesialis
masih rendah. Kualitas pelayanan yang masih rendah ini berdampak pada pasien
yang tidak mau menggunakan jasa rumah sakit untuk berobat apabila sakit.
Pasien
sebagai pengguna jasa rumah sakit tidak luput dari permasalahan yang menyangkut
kepuasan yang dialaminya. Hal ini terbukti dengan adanya kasus kesalapahaman
yang terjadi antara pasien dengan perawat di RSSA Malang karena kurangnya
komunikasi antara pasien dengan perawat
(Jawa
Pos, 2004), perawat yang kurang
ramah terhadap pasien
(Kompas, 2002), dan
perawat yang salah memberikan penanganan terhadap pasiennya yang menyebabkan
pasiennya meninggal dunia yang terjadi di salah satu rumah sakit di Semarang
(www.liputan6.com). Selain itu ada juga
orang yang takut berobat ke rumah sakit karena mereka tidak percaya pada rumah
sakit. Hal ini disebabkan karena kondisi dan ruangan rumah sakit yang
menyeramkan, tidak adanya suasana kekeluargaan, serta kurangnya komunikasi
antara petugas rumah sakit dengan keluarga pasien. Kasus-kasus di atas membuat
pasien merasa tidak puas terhadap rumah sakit tempat mereka dirawat. Untuk
itulah rumah sakit beserta para dokter dan perawat agar dapat meningkatkan
profesionalismenya dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan pelayanan yang
terbaik dan berkualitas kepada pasien sehingga pasien dan keluarganya merasa
puas. pasien melaporkan perawat kepada direktur rumah sakit karena pelayanan
yang diberikan perawat yang terjadi salah satu rumah sakit di Pontianak
(http://www.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita)
Kasus
lainnya menyatakan bahwa Rumah sakit belum ramah terhadap warga dan pasien
miskin. Hal ini terbukti dengan banyaknya keluhan pasien miskin terutama dari
kelompok perempuan terhadap pelayanan rumah sakit. Keluhan tersebut antara lain
terkait dengan buruknya pelayanan perawat, sedikitnya kunjungan dokter pada
pasien rawat inap, serta lamanya pelayanan oleh tenaga kesehatan (apoteker dan
petugas laboratorium). Selain itu, pasien juga mengeluhkan buruknya kualitas
toilet, tempat tidur, makanan pasien dan rumitnya pengurusan administrasi serta
mahalnya harga obat. Lebih lanjut, pasien miskin
menyatakan bahwa pengurusan administrasi rumah sakit masih rumit dan
berbelit-belit dengan antrian yang panjang . Pasien rawat inap misalnya
mengeluhkan rendahnya kunjungan dan disiplin dokter terhadap mereka. Sedangkan,
pasien perempuan rawat inap mengeluhkan sikap perawat yang kurang ramah dan
simpatik terhadap mereka. Berdasarkan hasil
survey ini dapat disimpulkan bahwa rumah sakit belum ramah/berpihak terhadap
pasien miskin. Hal ini ditunjukkan oleh masih banyaknya pasien miskin yang
mengeluhkan pelayanan rumah sakit. Keluhan tersebut antara lain terkait dengan:
1.
Rendahnya
kunjungan dokter, perawat tak ramah, petugas kesehatan yang lamban.
2.
Pengurusan
administrasi yang rumit dengan antrean panjang serta calo pengurusan
administrasi.
3.
Rumah sakit masih
melakukan penolakan terhadap pasien miskin dengan berbagai alasan. Beberapa
alasan diantaranya tidak dapat diterima seperti tidak ada tempat tidur,
peralatan tidak lengkap, dokter tidak tersedia dan harus ada uang muka.
4.
Rendahnya
kualitas fasilitas dan sarana rumah sakit terutama pada kelas III seperti wc,
tempat tidur dan ruang rawat inap dan ruang tunggu rawat jalan.
5.
Pasien miskin
masih mengeluarkan biaya cukup besar untuk kesembuhannya terutama untuk
pembelian obat. Kartu jaminan kesehatan tidak menjamin biaya tersebut menjadi
gratis.
PEMBAHASAN
2.1
Analisis Kasus
Sebelum
menjelaskan konsep pelayanan publik terlebih dahulu akan dijelaskan konsep
layanan. Layanan pada dasarnya merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan
oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud
(Intangibel) serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Menurut Monier
(1998:16) “ pelayanan adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas
orang lain yang langsung.
Dalam
kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, birokrasi sebagai ujung tombak
pelaksana pelayanan publik mencakup berbagai program pembangunan dan
kebijaksanaan pemerintah. akan tetapi dalam kenyataan pelaksanannya, birokrasi
yang dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan
pembangunan tersebut, seringkali mendapatkan kesan berbeda dari pandangan
masyarakat.
Birokrasi
di dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan (termasuk
penyelenggaraan pelayanan publik) diberi kesan adanya proses panjang dan
berbelit-belit apabila masyarakat menyelesaikan urusannya berkaitan dengan
pelayanan aparatur pemerintahan. Akibatnya, birokrasi selalu mendapatkan citra
negatif yang tidak menguntungkan bagi perkembangan birokrasi itu sendiri
(khususnya dalam hal pelayanan publik).
Sejak
reformasi, bebagai penyempurnaan yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan
sistem pelayanan publik yang berasas kepemerintahan yang baik (good governance)
tetapi masih banyak instansi terkait yang belum memberikan pelayanan memuaskan
pada masyarakat. Masalah pelayanan, terutama yang berhubungan langsung dengan
semua lapisan masyarakat, tentu tidak dapat disamakan metode dan sistem
pelayanannya setiap instansi karena objeknya berbeda, misalnya dosen tentu yang
dilayani adalah mahasiswa, pegawai bank yang dilayani adalah nasabah, guru
malayani muridnya, pegawai rumah sakit melayani orang sakit.
Bekaitan
dengan pelayanan, paling tidak ada 3 hal yang harus dipahami oleh pegawai
1.
Dimana dia bekerja (Where he warked)
2.
Apa tugas yang harus dikerjakan (Her
job)
3.
Siapa yang harus dilayani (Services)
Misalnya dosen melayani mahasiswa, tentu beda dengan pegawai rumah sakit
melayani pasien yang terkadang rewel dan cengeng.
Memasuki abad 21
berbagai tantangan yang dihadapi, salah satunya adalah kompetisi di bidang
pelayanan, maka sudah saatnya para birokrasi mengubah pola lama ke pola baru
dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Ada 2 hal untuk
memotivasi diri yaitu;
·
Syukuri atas jabatan atau pekerjaan yang
diberikan kepada kita.
·
Layani masyarakat dengan ikhlas apapun
karak-teristiknya.
Secara umum, untuk
menanggulangi kesan buruk birokrasi yang telah ada selama ini, perlu dilakukan
beberapa perubahan sikap dan perilaku berkaitan dengan pelayanan publik antara
lain:
1) Birokrasi
harus lebih mengutamakan sifat pendekatan tugas pengayoman dan pelayanan
masyarakat, serta menghindarkan kesan pendekatan kekuasaan dan kewenangan.
2) Birokrasi
perlu melakukan penyempurnaan organisasi yang bercirikan good governance,
profesional, efektif, dan efesien.
3) Birokrasi
harus mampu dan mau melakukan perubahan sistem dan prosedur pelayanan kepada
masyarakat dengan berorientasi pada metode organisasi modern, yaitu pelayanan
cepat, tepat, akurat, terbuka dengan tetap mempertahankan kualitas, efesiensi
biaya, dan ketepatan waktu.
4) Birokrasi
harus memosisikan diri sebagai fasilitator pelayan publik sebagai agen
pembaharu (agent of change) pembangunan.
5) Birokrasi
harus mampu dan mau melakukan transformasi diri dari birokrasi yang
berkinerjanya kaku (rigid) menjadi organisasi birokrasi yang terstruktur,
inovatif, fleksibel, dan responsif.
Dari pandangan tersebut
di atas, dapat disimpulkan bahwa birokrasi harus lebih mengutamakan pendekatan
pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta menghindarkan kesan pendekatan kekuasaan
dan kewenangan. Organisasi birokrasi, perlu penataan dan penyempurnaan
organisasi menuju asas good governance, propesional, efektif, dan efesien,
serta benar-benar menguasai bidang tugasnya, guna memberikan pelayanan yang
terbaik kepada masyarakat.
2.2
Konsep Teori
Birokrasi
Max Webber
Konsep Birokrasi
menurut Max Webber Nenek moyang dari Birokrasi adalah Max Webber. Dalam
teorinya Webber membahas bahwa suatu organisasi untuk menciptakan nilai
produksi yang tinggi adalah dengan menggunakan sistem birokrasi. webber
membahasa bahwa suatu organisasi untuk menciptakan nilai produksi yang tinggi
adalah dengan menggunakan sistem birokrasi. Model birokrasi Webber digunakan
diseluruh instansi besar di dunia untuk membuat kinerja perusahaan/lembaga
lebih efektif dan efisisen. birokrasi Webber menekankan pada aspek struktur
anggaran perlu di bentuk dalam organisasi yang di gunakan untuk mengukur suatu
kenyataan. Webber beranggapan bahwa manusia mempunyai batasan dalam bekerja
sehingga membutuhkan manusaia lain untuk bekerja.
Teori birokrasi Webber
antara lain dengan ciri dari birokrasi :
1) Adanya
spesialisasi, atau pembagian kerja, dalam hal ini tugas-tugas organisasi dibagi
ke berbagai posisi sebagai tugas resmi. Disini tersebut pembagian kerja yang
jelas di antara posisi-posisi tersebut, yang memungkinkan spesialisasi tingkat
tinggi. Spesialisasi pada gilirannya meningkatkan keahlian staf, baik secara
langsung maupun dengan memungkinkan organisasi untuk mempekerjakan karyawan
atas dasar kualifikasi teknis mereka.
2) Adanya
hirarki yang berkembang. Dalam kasus umum hierarki ini mengambil bentuk
piramida dimana tiap pejabat bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan
bawahan serta keputusan dan tindakan dia sendiri kepada atasannya di dalam
piramida itu, dan dimana setiap pejabat memiliki otoritas atas para pejabat di
bawahnya. Lingkup otoritas supervisor atas bawahan digariskan dengan jelas.
3) Adanya
suatu sistem dari suatu prosedur dan aturan-aturan. Pada prinsipnya kerja dalam
organisasi administratif semacam itu melibatkan aplikasi peraturan-peraturan
umum untuk kasus-kasus khusus. Peraturan menjamin keseragaman operasi, dan
bersama dengan struktur otoritas, memungkinkan koordinasi dari berbagai
aktifitas. Peraturan juga menjamin kelangsungan operasi sekalipun ada perubahan-perubahan
personel, sehingga meningkatkan stabilitas, yang tidak dimiliki oleh tipe
kelompok kolektivitas, seperti gerakan-gerakan sosial.
4) Adanya
hubungan-hubungan kelompok yang bersifat impersionalitas. Para pejabat
diharapkan memiliki orientasi impersonal dalam kontak mereka dengan klien dan
dengan para pejabat lain. Klien harus diperlakukan sebagai kasus, dimana para
pejabat diharapkan mengesampingkan semua pertimbangan personal serta melepaskan
ikatan emosional, dan bawahan diperlakukan juga dalam cara impersonal.
5) Adanya
promosi dan jabatan yang berdasarkan atas kecakapan. Pekerjaan didasarkan pada
kualifikasi teknis kandidat dan bukan atas dasar politik, keluarga atau
koneksi-koneksi lain. Kualifikasi semacam itu harus ditest dengan ujian.
Kualifikasi pendidikan akan menciptakan jumlah homogenitas tertentu di antara
para pejabat. Para pejabat ditunjuk untuk menduduki posisi-posisi bukan
dipilih, sehingga bergantung pada atasan dalam organisasi dan bukan pada
konstituen.Kemajuan karir adalah sesuai dengan senioritas atau prestasi, atau
keduanya.
Penjelasan:
Artinya apa kalau kemudian hal
tersebut diatas kita kaitkan dengan ciri birokrasi yang ideal pada konsep
diatas maka hal pertama yang harus dibenahi menyangkut masalah pelayanan yang
kurang memuaskan oleh birokrasi rumah sakit tersebut adalah mencantumkan
peranan dan tugas masing-masing individu misalnya dengan cara membagi hal
tersebut layaknya sebuah organisasi, harus ada komando dari orang yang dianggap
mempunyai keahlian dan tanggung jawab besar pada birokrasi tersebut, seorang
dokter harus terus selalu konsekuen dengan tugasnya yaitu memeriksa setiap
pasien yang sedang sakit sesuai dengan spesialisasinya masing-masing. sedangkan
tugas seorang perawat adalah bagaimana melayani pasien yang sakit dengan sebaik
mungkin, sedangkan tugas bagian apoteker, biro administrasi adalah bagaimana
melayani pasien, misalnya memberikan petunjuk untuk bagaimana alur yang
digunakan untuk memperoleh kartu askes,askin (bagi orang yang tidak mampu),
orang yang sedang mengurus administrasi untuk keperluan berobat itu, harus
dilayani dengan maksimal tanpa mengedepankan asas deskriminasi, dengan
membedabedakan status yang disandang pasien karena nantinya untuk pasien yang
tidak mampu mempunyai alur sendiri. sedangkan petugas kebersihan adalah
bagaimana menyiapkan segala fasilitas yang sennyaman mungkin bagi pasien yang
hendak berobat ataupun bagi mereka yang sedang mengurus keperluan administrasi.
Beberapa hal diatas adalah sebuah paparan dari bagaimana spesialisasi-spesialisasi
yang harus diketahui atau dijalankan oleh orang-orang yang memangku tanggung
jawab di dalam birokrasi rumah sakit.
Tentunya hal-hal tersebut
diatas tidak akan berjalan dengan maksimal apabila kebutuhan maajemen
sumberdaya manusia yang ada ataupun yang tersedia tidak berkualitas ataupun
memadahi, untuk itulah disini maka seorang pengelola atau instansi pemelik
rumah sakit tersebut haruslah tanggap. Untuk bagaimana menyiapkan tenaga medis,
administrasi, maupun urusan kebersihan yang berkualitas misalnya dengan
mengadakan seleksi para calon tenaga medis, administrasi, kebersihan sesuai
dengan prosedur, misalnya harus mempunyai minimal ijasah S1agar tenaga-tenaga
yang di dapat itu nantinya dapat menghasilkan Output pelayanan yang memuaskan
bagi masyarakat. Selanjutnya adalah bagaimana menentukan alur koordinasi antara
organ-organ yang berada didalam organisasi rumah sakit tersebut agar nantinya
apabila ada sebuah masalah alur penyelesaian ataupun pembagian tugasnya itu
jelas. Paparan solusi diatas adalah sebuah cerminan suatu birokrasi yang ideal
yang diinginkan oleh Max Webber.
Kelemahan, yang
dapat didapat dari konsep birokrasi tersebut diatas adalah, apabila kinerja salah
satu sumberdayanya tidak maksimal maka
akan membuat tidak berjalannya program-program yang telah di terapkan karena
diakibatkan tidak adanya cadangan sumberdaya yang sesuai dengan kemampuan yang menjalankan kerjanya tersebut karena
saat rekrutmen orang yang diterima benar-benar sesuai kemampuanya dan hanya
orang tersebut yang dapat menjalankannya, karena koordinasi dijalankan melalui
sebuah pola piramida apabila salah satu unsur tidak berjalan maka programnya
tidak akan dapat berjalan.
Kelebihan,karena
rekrutmen yang dilakukan benar-benar berdasarkan ojektivitas, maka dapat
memperoleh tenaga medis dan karyawan rumah sakit yang benar-benar berkualitas
sehingga mereka dapat professional dalam menjalankan tugasnya dalam melayani
user (masyarakat), kemudian karena alur struktur organisasinya adalah berbentuk
piramida maka pembagian kerja akan menghasilkan efisiensi, kemudian Impersonalitas
hubungan menjamin perlakuan yang adil bagi semua anggota masyarakat dan
mendorong timbulnya pemerintah yang demokratik, Aturan main akan menjamin
kesinambungan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, walaupun para
pejabatnya berganti-ganti, dan dengan demikian bisa menumbuhkan keajegan
perilaku, selain itu Kemampuan teknis menjamin bahwa hanya orang-orang yang
ahli yang akan menduduki jabatan pemerintahan. Dan jaminan keberlangsungan
jabatan membuat para pejabat itu tidak mudah dijatuhkan oleh tekanan-tekanan
dari luar.
Birokrasi Hegelian
Hegel berpendapat bahwa birokrasi sebagai suatu
jembatan yang menghubungkan antara antara negara (pemerintah)dengan
masyarakatnya. Adapun masyarakat itu sendiri terdiri dari kelompok-kelompok
profesional, usahawan, dan lain kelompok yang mewakili bermacam-macam
kepentingan particular (khusus). Diantara keduanya itu birokrasi pemerintah
merupakan medium yang dipergunakan untuk menghubungkan kepentingan patikular
dengan kepentingan general.
Menurut hegel bahwa keberadaan birokrasi pemerintahan
dijadikan sebagai mediator yang menghubungkan kedua kepentingan general
(pemerintah)dan partikural (kekuatan politik dalam masyarakat). Dengan kata lain birokrasi Hegelian menekankan pada
posisi birokrasi adalah posisi yang netral terhadap kekuatan-kekuatan
masyarakat lainnya
Penjelasan:
Artinya berdasarkan konsep
birokrasi yang dikemukakan oleh hegel diatas bawasanya sebuah rumah sakit haruslah
menjadi sebuah media yang bermanfaat bagi pemerintah sebagai pemangku tanggung
jawab dalam upaya menyelenggarakan atau menyediakan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat, tetapi disini pemerintah harus benar-benar dalam proses menjalankan
sebuah pelayanan bagi masyarakat, bukan sebagai alat yang digunakan sebagai
roda politik yang menguntungkan kelompok tertentu. karena disinyalir pemerintah
lebih menjadikan sebuah birokrasi sebagai alat untuk merebut sebuah kekuasaan
bukan dalam rangka menjalankan kewajibanya oleh karena itulah berdasarkan
konsep hegel ini pemerintah diharapkan birokrasi di beberapa unit pelayanan
pemerintah yang cenderung digunakan sebagai roda politik dapat secepatnya
dirubah menjadi sebuah unit pelayanan publik yang berguna bagi masyarakat
banyak.karena apa dalam konsepnya hegel mengatakan bawasanya birokrasi haruslah
netral artinya tidak memihak kepada kepentingan siapapun dan apapun, agar
nantinya dalam melakukan sebuah pekerjaannya dapat dijalankan dengan cara yang
prifesional sesuai dengan prosedur yang berlaku, begitu pula dengan user
(masyarakat) diharapkan juga untuk bagaimana tidak terlibat dalam urusan
politik, karena nantinya ditakutkan akan terjadi deskriminasi dalam hal
pelayanan, untuk itu diharapkan masyarakat juga harus mendukung dan mengawasi
kinerja yang dilakukan oleh birokrasi dalam rumah sakit tersebut karena
nantinya mereka yang akan mendapatkan berbagai fasilitas yang memuaskan.
Disini pemerintah perlu
ditekankan hanya sebagai jembatan untuk
memberikan sebuah pelayanan atau menyediakan tempat pelayanan, sedangkan yang
menjalankan atau implementasinya tetap dijalnkan oleh masyarakat yang mempunyai
keahlian dan kemampuan dalam bidang pelayanan kesehatan tersebut, tentunya
masyarakat yang dipilih tersebut benar-benar mempunyai kemampuan bukan
didasarkan pada koneksi politik. karena kalu kemudian hal tersebut didasarkan
pada koneksi politik maka mungkin dalam memberikan pelayanan tidak akan bisa
maksimal. oleh karena itu berdasarkan konsep hegel ini di harapkan akan merubah
citra birokrasi yang ada khususnya dalam hal ini adalah rumah sakit sebagai
pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat luas.para tenaga medis, karyawan
maupun lainya yang berada di dalam birokrasi rumah sakit tersebut diharuskan
terhindar dari kepentingan kelompok yang menguntungkan sebelah pihak.
Kelemahan, karena
tidak adanya unsur atau aktor-aktor dari luar maka model konsep tersebut tidak
akan memiliki banyak koneksi dan tidak akan dapat berkembang karena pada
prinsipnya konsep ini menghilangkan unsure-unsur dari luar aktor mereka,
mempunyai kecenderungan terjadinya penyalahgunaan kepentingan oleh satu pihak
karena antara pihak satu dengan yang lainnya merasa saling mempunyai peran yang
sama pentingnya.
Kelebihan, unsur politik tidak akan
mudah masuk, hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan didalam rumah
sakit dapat dilakukan dengan mudah
Birokrasi Karl Marx
Didasari
teori perjuangan kelas, krisis kapitalisme, dan pengembangan komunis, Karl Marx
berpendapat tentang birokrasi sebagai berikut:
a)
Birokrasi dalah negara atau pemerintah
itu sendiri
b)
Birokrasi merupakan instrumen yang
digunakan oleh kelas yang dominan untuk melaksanakan kekuasaan dominasinya atas
kelas sosial lainnya.
c)
Dalam masyarakat komunis kelak
(tiada kelas sosial, semua sama), birokrasi menjadi tiada arti karena fungsi
birokrasi dijalankan oleh semua anggota masyarakat.
Penjelasan:
Artinya kalau kemudia melihat
konsep birokrasi yang diterapkan oleh marx tersebut adalah bagaimana sebuah
birokrasi digunakan sebagai alat politik yang digunakan untuk memperoleh sebuah
kekuasaan, sehingga disini rumah sakit yang seharusnya merupakan lembaga
birokrasi netral yang diberikan oleh pemerintah sebagai unit pelayanan bagi
masyarakat, dijadikan istrumen bagi kelas-kelas dominan untuk melaksanakan
kekuasaan. sehingga pada intinya disini konsep birokrasi marx ini menerapkan
konsep politik yang dijalankan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan
tertinggi untuk kemudian
mengimplementasikan atau memberikan tanggung jawab dalam menjalankan kinerja
pelayanan rumah sakit tersebut kepada masyarakat untuk bersam-sama menjalankan
program-program yang di tetapkan oleh rumah sakit.
Kelemahan,
birokrasi akan disalah gunakan oleh kelompok tertentu, dengan mengedepankan
kepentinganya sendiri, deskriminasi antar kelas lebih cenderung terjadi atau
dominan.
Kelebihan, kesalahan yang ditimbulkan oleh para aktor pemangku kekuasaan dalam
birokrasi akn mudah terlihat, karena masyarakat juga ikut mengawasi secara
bersama-sama kinerja dari para aktor tersebut
3. Karakteristik Ideal Berdasarkan
Teori
Dari
beberapa konsep yang telah saya paparka diatas menurut saya konsep yang ideal
diterapkan dalam birokrasi rumah sakit adalah konsep birokrasi menurut Max
Webber dikarenakan dalam konsep ini memuat beberapa kelebihan misalnya: karena rekrutmen yang
dilakukan benar-benar berdasarkan ojektivitas, maka dapat memperoleh tenaga
medis dan karyawan rumah sakit yang benar-benar berkualitas sehingga mereka
dapat professional dalam menjalankan tugasnya dalam melayani user (masyarakat),
kemudian karena alur struktur organisasinya adalah berbentuk piramida maka
pembagian kerja akan menghasilkan efisiensi, kemudian Impersonalitas
hubungan menjamin perlakuan yang adil bagi semua anggota masyarakat dan
mendorong timbulnya pemerintah yang demokratik, Aturan main akan menjamin
kesinambungan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, walaupun para
pejabatnya berganti-ganti, dan dengan demikian bisa menumbuhkan keajegan
perilaku, selain itu Kemampuan teknis menjamin bahwa hanya orang-orang yang
ahli yang akan menduduki jabatan pemerintahan.
Dan
jaminan keberlangsungan jabatan membuat para pejabat itu tidak mudah dijatuhkan
oleh tekanan-tekanan dari luar. selain itu dalam birokrasi webber memuat
beberapa konsep yang dapat membuat kinerja birokrasi dirumah sakit dapat
memberikan pelayanan yang memuaskan dikarenakan program-program dari bagaimana
menjalankan organisasi pada rumah sakit tersebut sampai pada petugas kebersihan
dapat terstruktur dengan baik, dan hubungan antar birokrasi dengan lembaga luar
lainya dapat terjalin dengan baik, selain itu hal yang dapat memperkuat adalah
proses rekrutmen yang sangat tepat dengan didasarkan pada keahliannya oleh
sebab itu mereka dapat memberikan pelayanan yang memuaskan. oleh sebab itu
menurut saya konsep birokrasi yang ideal diterapkan di rumah sakit di Indonesia
adalah konsep birokrasi dari Webber. selain hal tersebut diatas kita dapat
melihat melalui beberapa konsep teori yang lainnya misalnya:
Konsep Good Governance
Governance,
yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi,
politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua
tingkat. (Asian Development Bank, (1999),
Governance : Sound Development Management) Tata pemerintahan mencakup seluruh
mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok
masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi
kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.
Good Governance (Miftah Thoha, 2003) adalah Governance (tata pemerintahan) yang dijalankan
pemerintah, swasta,dan rakyat secara seimbang, tidak sekedar jalan melainkan
harus masuk kategori yang baik (good).
Pengertian ini sejalan dengan (Loina
Lalolo KP, 2003) yang berpendapat bawasanya keseimbangan pelaksanaan peran dan fungsi
antara negara, pasar, dan masyarakat.
Berdasarkan
pengertian di atas ,good governance memiliki sejumlah cirri sebagai berikut
(Bappenas,2002):
- Akuntabel,
artinya pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus disertai
pertanggungjawabannya
- Transparan,
artinya harus tersedia informasi yang memadai kepada masyarakat terhadap proses
pembuatan dan pelaksanaan kebijakan
- Responsif,
artinya dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus mampu melayani
semua stakeholder
- Setara dan inklusif,
artinya seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali harus memperoleh kesempatan
dalam proses pembuatan dan pelaksanaan sebuah kebijakan.
- Efektif dan efisien,
artinya kebijakan dibuat dan dilaksanakan dengan menggunakan
sumberdaya-sumberdaya yang tersedia dengan cara yang terbaik.
- Mengikuti aturan hukum,
artinya dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan membutuhkan kerangka
hukum yang adil dan ditegakan.
- Partisipatif,
artinya pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus membuka ruang keterlibatan
banyak actor.
- Berorientasi pada
konsesus(kesepakatan). Artinya pembuatan dan pelaksanaan
kebijakan harus merupakan hasil kesepakatan bersama diantara para aktor yang
terlibat.
Artinya
dalam penerapan prespektif teori ini seorang pegawai dituntut untuk bagaimana
bemberikan kinerja secara baik itu dalam artian kemampuan mamupun pelayanan
yang baik untuk bagaimana mewujudkan tata pemerintahan yang baik,sesuai dengan
prinsip-prinsip yang telah dituangkan dalam teori tersebut dalam konsep
governance ini diharapkan pihak birokrasi Rumah sakit harus benar-benar mempersiapkan
seperti membuat aturan yang jelas didalam organisasi birokrtasi mereka, ada
landasan hukum ataupun sanksi bagi mereka yang melanggar,melakukan seleksi
ataupun rekrutmen pegawai Rumah sakit baik itu tenaga medis maupun petugas
urusan kebersihan secara professional dan benar-benar didasarkan oleh kemampuan
mereka sendiri bukan karena koneksi politik, selain itu untuk dapat
mengembangkan birokrasi pada Rumah sakit ini untuk menjadi lebih baik lagi
tentunya juga harus ada koneksi dari luar birokrasi mereka, agar segala
kekurangan ataupun kendala yang terjadi dapat dengan mudah teratasi.
Konsep New Public Management
pada
dasarnya mengandung tujuh komponen utama, yaitu:
1)
Manajemen profesional di sektor publik
2)
Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja
3)
Penekanan yang lebih besar terhadap
pengendalian output dan outcome
4)
Pemecahan unit-unit kerja di sektor
publik
5)
Menciptakan persaingan di sektor publik
6)
Pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis
ke dalam sektor publik
7)
Penekanan pada disiplin dan penghematan
yang lebih besar dalam menggunakan sumber daya.
Artinya apabila kemudian birokrasi pelayanan Rumah
sakit ingin menerapkan konsep NPM ini pada birokrasi mereka maka, hal pertama
yang harus dilakukan adalah memberikan pelayanan secara professional tanpa membenakan
unsur- unsur apapun yang menyebabkan deskriminasi antara kelas. selain itu
antara organ-organ dalam pelayanan di Rumah sakit tersebut adalah harus
mempunyai standart dan ukuran yang jelas, karena pada hal tersebut tidak hanya
akan menghasilkan sebuah pelayanan yang profesiona tetapi juga bisa memuaskan
semua pihak baik itu pemerintah maupun masyarakat.
Konsep
reinventing governance
ü pemerintahan
katalis(mengarahkan ketimbang menggayuh).
ü pemerintahan
milik masyarakat, memberi wewenang ketimbang melayani.
ü pemerintahan
yang kompetitif, menyuntikkan persaingan dalam memberian pelayanan.
ü pemerintahan
yang digerakkan oleh misi, mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan
ü pemerintahan
yang berorientasi hasil, membiayai hasil, bukan masukan
ü pemerintahan
berorientasi pelanggan, memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi.
ü pemerintahan
wirausaha, menghasilkan ketimbang membelanjakan.
ü pemerintahan
antisipatif. Mencegah dari pada mengobati.
ü pemerintahan
desentralisasi, dari hierarki menuju partisipasi dan tim kerja.
ü pemerintahan
berorientasi pasar, mendongkrak perubahan melalui pasar.
Artinya
apa dalam pembahasan diatas diharapkan Birokrasi di Rumah yang sebelumnya
mengunakan Prinsip- prinsip manajemen sektor publik diharapkan mampu untuk
mengadopsi seperti penerapan birokrasi diswasta, tentunya hal tersebut tidak
mudah karena butuh kesadaran dan keinginan yang kuat dari masing-masing pihak,
namun menggingat pentingnya penerapan konsep Reinventing governance ini maka
semua pihak harus dengan siap mempersiapkan segalasesuatunya, seperti peran
pemerintah harus lebih bisa memperdayakan masyarakat bukan sebagai pelaksana
karena tugas dan tanggung jawab dalam birokrasi Rumah sakit tersebut sudah
harus diserahkan kepada masyarakat,selain itu pemerintah harus memberikan
keyakinan kepada masyarakat untuk
mendapat pelayanan yang memuaskan dalam berobat, selainitu pemerintah juga
harus terus mengawasi kinerja para aktor yang menyelenggarakan pelayanan agar
mereka benar-benar professional memberikan pelayanan.namun tetap disini yang
harus dirubah terlebih dahulu adalah struktur birokrasinya yang harus ditata
dengan sebaik mungkin dahulu kemudian apa tujuan dari birokrasi tersebut karena
nantinya hal inilah yang menjadi pedoman untuk melakukan kinerja birokrasi tersebut.selain
itu para orang yang berada di birokrasi tidak di harapkan atau harus mampu
untuk mandiri mengurusi segala kebutuhan yang digunakan oleh birokrasi mereka,
dan tidak selalu mengharapkan bantuan dari pemerintah, selain itu mereka harus
selalu dekat dalam arti memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat
karena masyarakatlah yang kemudian akan membuat birokrasi mereka berjalan dan
berkembang, selain itu jaringan dari luar (pasar) harus selalu dipantau, untuk
bagaimana prospek yang dijalakan mereka sama atau tidak dengan yang kita
jalankan, misalnya menyangkut harga obat. karena hal tersebut nantinya akan
berpengaru kepada kepuasan pelangan yang akan mengurai jumlah pendapatan dalam
birokrasi tersebut. jadi dapat dikatakan konsep ini lebih cenderung diarahkan
untuk memperoleh sebuah keuntungn yang nantinya digunakan untuk membiayai
birokrasinya sendiri.
KESIMPULAN
Banyak kasus yang melatar belakangi bobroknya birokrasi rumah
sakit misalnya : pelayanan yang berbelit-belit, Rendahnya
kunjungan dokter, perawat tak ramah, petugas kesehatan yang lamban, Pengurusan
administrasi yang rumit dengan antrean panjang serta calo pengurusan
administrasi, Rumah sakit masih melakukan penolakan terhadap pasien miskin
dengan berbagai alasan. Beberapa alasan diantaranya tidak dapat diterima
seperti tidak ada tempat tidur, peralatan tidak lengkap, dokter tidak tersedia
dan harus ada uang muka. Rendahnya kualitas fasilitas dan sarana rumah sakit
terutama pada kelas III seperti wc, tempat tidur dan ruang rawat inap dan ruang
tunggu rawat jalan. Pasien miskin masih mengeluarkan biaya cukup besar untuk
kesembuhannya terutama untuk pembelian obat. Kartu jaminan kesehatan tidak
menjamin biaya tersebut menjadi gratis.
Untuk itulah melalui birokrasi yang
diterapkan oleh Webber diharapkan birokrasi pelayanan pada rumah sakit mengubah
cara kerjanya, dimulai dari perekrutan pegawai, pembenahan struktur organisasi
birokrasi, peran dan tanggung jawab yang akan dijalankan oleh komponen-komponen
yang ada didalam Rumah sakit tersebut serta membangun jaringan dengan birokrasi
yang ada diluar, untuk terus dapat bisa berkem,bang dengan baik, selain itu
juga bisa diterapkan prinsip-prinsip Good
governance seperti misalnya, Akuntabel,
Responsif, Transparan, efektif & Efisien.
Serta juga bisa melalui konsep Reinventing governance, seperti peran pemerintah harus lebih bisa
memperdayakan masyarakat bukan sebagai pelaksana karena tugas dan tanggung
jawab dalam birokrasi Rumah sakit tersebut sudah harus diserahkan kepada
masyarakat,selain itu pemerintah harus memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk mendapat pelayanan
yang memuaskan dalam keperluanya menyangkut masalah kesehatan, selain itu pemerintah juga harus terus
mengawasi kinerja para aktor yang menyelenggarakan pelayanan agar mereka
benar-benar professional memberikan pelayanan.
Daftar
Pustaka
Ayuningtyas, D.,
Tambunan, S., & Bachtiar, A. 2005. Penilaian Mutu Rumah Sakit Tugu Ibu
Dengan Tha Malcolm Baldrige National Quality Award Tahun 2005. Jurnal
Manajemen Pelayanan Kesehatan. Vol. 8. No. 04. Hal 191-197.
Dwiyanto, Agus,
dkk. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Gajah Mada
Press, Yogyakarta. 2006
Makmur,
Mochamad. 2011, Konsep dan Teori
Birokrasi,
Osborne, David
and Gaebler, T. (1992) Reinventing Government: How the Entrepreneurial
Spirit Is Transforming the Public Sector, New York: Penguins Books.
Pelayanan
Kesehatan St. Carolus. 1983. Dasar-dasar Ilmu Keperawatan Bagian Pendidikan
Perawatan. Jakarta: Persi.
Sa’adah, R. M.
dan Rossi., S. 2002. Persepsi Pasien Terhadap Mutu Pelayanan Admisi, Kepuasan
Pasien dan Ketepatan Admisi di Rumah Sakit Semen Gresik. Jurnal Manajemen
Pelayanan Kesehatan. Vol. 5. No 4. Hal 217-223.
Suhendra.2006,
Peran Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat, bandung : Tria Kencana.
Referensi Lain
(http:/Konsep
Birokrasi « Eko Budi Sulistio.htm,diakses 19 maret 2011)
