PROSPEK BIROKRASI DI NEGARA DEMOKRASI Gambaran Kinerja Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Di Rumah Sakit

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Konsep kesatuan upaya kesehatan ini menjadi pedoman dan pegangan bagi semua fasilitas kesehatan di Indonesia termasuk rumah sakit. Rumah sakit yang merupakan salah satu dari sarana kesehatan, merupakan rujukan pelayanan kesehatan dengan fungsi utama menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat penyembuhan dan pemulihan bagi pasien.

(http://www.scribd.com/doc/2679388/STANDAR-PELAYANAN-FARMASI-DI-RUMAH-SAKIT, diakses 19 maret 2011)

Rumah sakit sekarang ini mengalami kemajuan dan perkembangan yang pesat seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu kedokteran. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya peralatan medis atau peralatan kedokteran yang semakin canggih yang dimiliki oleh rumah sakit dan semakin banyaknya rumah sakit yang berdiri atas prakarsa pemerintah. Situasi ini mendorong penyedia jasa (dalam hal ini rumah sakit) untuk mendapatkan konsumen dan membuat konsumen merasa puas sehingga konsumen loyal terhadap rumah sakit.

Kotler (1997) mengatakan bahwa perusahaan yang unggul adalah perusahaan yang memuaskan dan menyenangkan pelanggan mereka. Selain itu Kotler juga berpendapat bahwa dalam hubungan antara penyedia jasa dengan konsumen lebih mudah untuk membangun hubungan yang sudah terjalin dibandingkan dengan harus mencari konsumen baru. Bentuk perilaku ini bermacam-macam mulai dari memeriksakan kesehatannya atau check-up, rawat inap, konsultasi kesehatan, dan lain sebagainya.

Kemajuan dan perkembangan rumah sakit akan sangat tergantung dari kualitas pelayanan yang diberikan. Jika pelayanan yang diberikan baik maka pasien di rumah sakit tersebut akan merasa puas. Peran dokter, perawat, maupun staf lain di rumah sakit sangat penting. Perawat sebagai salah satu tenaga kesehatan di rumah sakit merupakan salah satu komponen dalam pelayanan di rumah sakit dan menjadi tolak ukur yang menentukan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit (www.kompas.com). Namun, selama ini perawat belum menunjukkan profesionalismenya dalam bekerja. Misalnya pada saat mengatasi pasien yang terjangkit penyakit demam berdarah. Demam berdarah merupakan salah satu penyakit yang berjangkit setiap musim penghujan tiba terutama untuk Indonesia yang merupakan daerah tropis. Setiap rumah sakit dipenuhi oleh pasien demam berdarah. Namun, pihak rumah sakit selalu kewalahan dalam menangani  pasien-pasien tersebut. Pelayanan yang diberikan perawat cenderung cepat namun asal-asalan dan apa adanya. Pelayanan yang kurang memuaskan ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang ada sangatlah rendah. Misalnya pada Januari 2006 di Bantaeng, sebuah kota yang terdapat di Sulawesi Selatan tercatat empat orang meninggal dunia karena penyakit demam berdarah. Terlambatnya penanganan yang diberikan oleh dokter dan perawat mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan rendah. Selain itu pasien yang datang terlambat ke rumah sakit juga menyebabkan terlambatnya penanganan yang diberikan (www.kompas.com).

Status ekonomi pasien juga menjadi salah satu faktor perawat kurang profesional dalam merawat pasiennya selain kualitas pelayanan yang diberikan kurang memuaskan. Pasien yang berada di status ekonomi rendah (kurang mampu) terkadang diberikan pelayanan hanya seadanya saja dan bahkan ditelantarkan. Lain halnya dengan pasien yang berstatus ekonomi menengah dan tinggi (mampu). Perawat berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik kepada mereka. Terkadang pasien dari golongan ini lebih dahulu dilayani daripada pasien yang berada di status ekonomi rendah (Suryawati dkk, 2006). Rumah sakit pada dasarnya bertujuan memberikan kepuasan bagi pasiennya. Dalam konsep perspektif mutu total (Perspectif Total Quality) dikatakan bahwa pasien merupakan penilai terakhir dari kualitas, sehingga kualitas dapat dijadikan salah satu senjata untuk mempertahankan pasien di masa yang akan datang. Kualitas pelayanan sangat penting dalam meningkatkan kepuasan pasien dan dengan sendirinya akan menumbuhkan citra rumah sakit tersebut. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia (dalam Rusmawati,1998), hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di rumah sakit baik pelayanan keperawatan maupun pelayanan tenaga spesialis masih rendah. Kualitas pelayanan yang masih rendah ini berdampak pada pasien yang tidak mau menggunakan jasa rumah sakit untuk berobat apabila sakit.

Pasien sebagai pengguna jasa rumah sakit tidak luput dari permasalahan yang menyangkut kepuasan yang dialaminya. Hal ini terbukti dengan adanya kasus kesalapahaman yang terjadi antara pasien dengan perawat di RSSA Malang karena kurangnya komunikasi antara pasien dengan perawat (Jawa Pos, 2004), perawat yang kurang ramah terhadap pasien (Kompas, 2002), dan perawat yang salah memberikan penanganan terhadap pasiennya yang menyebabkan pasiennya meninggal dunia yang terjadi di salah satu rumah sakit di Semarang (www.liputan6.com). Selain itu ada juga orang yang takut berobat ke rumah sakit karena mereka tidak percaya pada rumah sakit. Hal ini disebabkan karena kondisi dan ruangan rumah sakit yang menyeramkan, tidak adanya suasana kekeluargaan, serta kurangnya komunikasi antara petugas rumah sakit dengan keluarga pasien. Kasus-kasus di atas membuat pasien merasa tidak puas terhadap rumah sakit tempat mereka dirawat. Untuk itulah rumah sakit beserta para dokter dan perawat agar dapat meningkatkan profesionalismenya dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas kepada pasien sehingga pasien dan keluarganya merasa puas. pasien melaporkan perawat kepada direktur rumah sakit karena pelayanan yang diberikan perawat yang terjadi salah satu rumah sakit di Pontianak (http://www.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita)

Kasus lainnya menyatakan bahwa Rumah sakit belum ramah terhadap warga dan pasien miskin. Hal ini terbukti dengan banyaknya keluhan pasien miskin terutama dari kelompok perempuan terhadap pelayanan rumah sakit. Keluhan tersebut antara lain terkait dengan buruknya pelayanan perawat, sedikitnya kunjungan dokter pada pasien rawat inap, serta lamanya pelayanan oleh tenaga kesehatan (apoteker dan petugas laboratorium). Selain itu, pasien juga mengeluhkan buruknya kualitas toilet, tempat tidur, makanan pasien dan rumitnya pengurusan administrasi serta mahalnya harga obat. Lebih lanjut, pasien miskin menyatakan bahwa pengurusan administrasi rumah sakit masih rumit dan berbelit-belit dengan antrian yang panjang . Pasien rawat inap misalnya mengeluhkan rendahnya kunjungan dan disiplin dokter terhadap mereka. Sedangkan, pasien perempuan rawat inap mengeluhkan sikap perawat yang kurang ramah dan simpatik terhadap mereka. Berdasarkan hasil survey ini dapat disimpulkan bahwa rumah sakit belum ramah/berpihak terhadap pasien miskin. Hal ini ditunjukkan oleh masih banyaknya pasien miskin yang mengeluhkan pelayanan rumah sakit. Keluhan tersebut antara lain terkait dengan:

1.      Rendahnya kunjungan dokter, perawat tak ramah, petugas kesehatan yang lamban.

2.      Pengurusan administrasi yang rumit dengan antrean panjang serta calo pengurusan administrasi.

3.      Rumah sakit masih melakukan penolakan terhadap pasien miskin dengan berbagai alasan. Beberapa alasan diantaranya tidak dapat diterima seperti tidak ada tempat tidur, peralatan tidak lengkap, dokter tidak tersedia dan harus ada uang muka.

4.      Rendahnya kualitas fasilitas dan sarana rumah sakit terutama pada kelas III seperti wc, tempat tidur dan ruang rawat inap dan ruang tunggu rawat jalan.

5.      Pasien miskin masih mengeluarkan biaya cukup besar untuk kesembuhannya terutama untuk pembelian obat. Kartu jaminan kesehatan tidak menjamin biaya tersebut menjadi gratis.

PEMBAHASAN

2.1 Analisis Kasus

Sebelum menjelaskan konsep pelayanan publik terlebih dahulu akan dijelaskan konsep layanan. Layanan pada dasarnya merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud (Intangibel) serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Menurut Monier (1998:16) “ pelayanan adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, birokrasi sebagai ujung tombak pelaksana pelayanan publik mencakup berbagai program pembangunan dan kebijaksanaan pemerintah. akan tetapi dalam kenyataan pelaksanannya, birokrasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan tersebut, seringkali mendapatkan kesan berbeda dari pandangan masyarakat.

Birokrasi di dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan (termasuk penyelenggaraan pelayanan publik) diberi kesan adanya proses panjang dan berbelit-belit apabila masyarakat menyelesaikan urusannya berkaitan dengan pelayanan aparatur pemerintahan. Akibatnya, birokrasi selalu mendapatkan citra negatif yang tidak menguntungkan bagi perkembangan birokrasi itu sendiri (khususnya dalam hal pelayanan publik).

Sejak reformasi, bebagai penyempurnaan yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan sistem pelayanan publik yang berasas kepemerintahan yang baik (good governance) tetapi masih banyak instansi terkait yang belum memberikan pelayanan memuaskan pada masyarakat. Masalah pelayanan, terutama yang berhubungan langsung dengan semua lapisan masyarakat, tentu tidak dapat disamakan metode dan sistem pelayanannya setiap instansi karena objeknya berbeda, misalnya dosen tentu yang dilayani adalah mahasiswa, pegawai bank yang dilayani adalah nasabah, guru malayani muridnya, pegawai rumah sakit melayani orang sakit.

Bekaitan dengan pelayanan, paling tidak ada 3 hal yang harus dipahami oleh pegawai

1.              Dimana dia bekerja (Where he warked)

2.              Apa tugas yang harus dikerjakan (Her job)

3.              Siapa yang harus dilayani (Services) Misalnya dosen melayani mahasiswa, tentu beda dengan pegawai rumah sakit melayani pasien yang terkadang rewel dan cengeng.

Memasuki abad 21 berbagai tantangan yang dihadapi, salah satunya adalah kompetisi di bidang pelayanan, maka sudah saatnya para birokrasi mengubah pola lama ke pola baru dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Ada 2 hal untuk memotivasi diri yaitu;

·         Syukuri atas jabatan atau pekerjaan yang diberikan kepada kita.   

·         Layani masyarakat dengan ikhlas apapun karak-teristiknya.

Secara umum, untuk menanggulangi kesan buruk birokrasi yang telah ada selama ini, perlu dilakukan beberapa perubahan sikap dan perilaku berkaitan dengan pelayanan publik antara lain:

1)      Birokrasi harus lebih mengutamakan sifat pendekatan tugas pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta menghindarkan kesan pendekatan kekuasaan dan kewenangan.

2)      Birokrasi perlu melakukan penyempurnaan organisasi yang bercirikan good governance, profesional, efektif, dan efesien.

3)      Birokrasi harus mampu dan mau melakukan perubahan sistem dan prosedur pelayanan kepada masyarakat dengan berorientasi pada metode organisasi modern, yaitu pelayanan cepat, tepat, akurat, terbuka dengan tetap mempertahankan kualitas, efesiensi biaya, dan ketepatan waktu.

4)      Birokrasi harus memosisikan diri sebagai fasilitator pelayan publik sebagai agen pembaharu (agent of change) pembangunan.

5)      Birokrasi harus mampu dan mau melakukan transformasi diri dari birokrasi yang berkinerjanya kaku (rigid) menjadi organisasi birokrasi yang terstruktur, inovatif, fleksibel, dan responsif.

Dari pandangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa birokrasi harus lebih mengutamakan pendekatan pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta menghindarkan kesan pendekatan kekuasaan dan kewenangan. Organisasi birokrasi, perlu penataan dan penyempurnaan organisasi menuju asas good governance, propesional, efektif, dan efesien, serta benar-benar menguasai bidang tugasnya, guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

2.2 Konsep Teori

Birokrasi Max Webber

Konsep Birokrasi menurut Max Webber Nenek moyang dari Birokrasi adalah Max Webber. Dalam teorinya Webber membahas bahwa suatu organisasi untuk menciptakan nilai produksi yang tinggi adalah dengan menggunakan sistem birokrasi. webber membahasa bahwa suatu organisasi untuk menciptakan nilai produksi yang tinggi adalah dengan menggunakan sistem birokrasi. Model birokrasi Webber digunakan diseluruh instansi besar di dunia untuk membuat kinerja perusahaan/lembaga lebih efektif dan efisisen. birokrasi Webber menekankan pada aspek struktur anggaran perlu di bentuk dalam organisasi yang di gunakan untuk mengukur suatu kenyataan. Webber beranggapan bahwa manusia mempunyai batasan dalam bekerja sehingga membutuhkan manusaia lain untuk bekerja.

Teori birokrasi Webber antara lain dengan ciri dari birokrasi :

1)      Adanya spesialisasi, atau pembagian kerja, dalam hal ini tugas-tugas organisasi dibagi ke berbagai posisi sebagai tugas resmi. Disini tersebut pembagian kerja yang jelas di antara posisi-posisi tersebut, yang memungkinkan spesialisasi tingkat tinggi. Spesialisasi pada gilirannya meningkatkan keahlian staf, baik secara langsung maupun dengan memungkinkan organisasi untuk mempekerjakan karyawan atas dasar kualifikasi teknis mereka.

2)      Adanya hirarki yang berkembang. Dalam kasus umum hierarki ini mengambil bentuk piramida dimana tiap pejabat bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan bawahan serta keputusan dan tindakan dia sendiri kepada atasannya di dalam piramida itu, dan dimana setiap pejabat memiliki otoritas atas para pejabat di bawahnya. Lingkup otoritas supervisor atas bawahan digariskan dengan jelas.

3)      Adanya suatu sistem dari suatu prosedur dan aturan-aturan. Pada prinsipnya kerja dalam organisasi administratif semacam itu melibatkan aplikasi peraturan-peraturan umum untuk kasus-kasus khusus. Peraturan menjamin keseragaman operasi, dan bersama dengan struktur otoritas, memungkinkan koordinasi dari berbagai aktifitas. Peraturan juga menjamin kelangsungan operasi sekalipun ada perubahan-perubahan personel, sehingga meningkatkan stabilitas, yang tidak dimiliki oleh tipe kelompok kolektivitas, seperti gerakan-gerakan sosial.

4)      Adanya hubungan-hubungan kelompok yang bersifat impersionalitas. Para pejabat diharapkan memiliki orientasi impersonal dalam kontak mereka dengan klien dan dengan para pejabat lain. Klien harus diperlakukan sebagai kasus, dimana para pejabat diharapkan mengesampingkan semua pertimbangan personal serta melepaskan ikatan emosional, dan bawahan diperlakukan juga dalam cara impersonal.

5)      Adanya promosi dan jabatan yang berdasarkan atas kecakapan. Pekerjaan didasarkan pada kualifikasi teknis kandidat dan bukan atas dasar politik, keluarga atau koneksi-koneksi lain. Kualifikasi semacam itu harus ditest dengan ujian. Kualifikasi pendidikan akan menciptakan jumlah homogenitas tertentu di antara para pejabat. Para pejabat ditunjuk untuk menduduki posisi-posisi bukan dipilih, sehingga bergantung pada atasan dalam organisasi dan bukan pada konstituen.Kemajuan karir adalah sesuai dengan senioritas atau prestasi, atau keduanya.

Penjelasan:

Artinya apa kalau kemudian hal tersebut diatas kita kaitkan dengan ciri birokrasi yang ideal pada konsep diatas maka hal pertama yang harus dibenahi menyangkut masalah pelayanan yang kurang memuaskan oleh birokrasi rumah sakit tersebut adalah mencantumkan peranan dan tugas masing-masing individu misalnya dengan cara membagi hal tersebut layaknya sebuah organisasi, harus ada komando dari orang yang dianggap mempunyai keahlian dan tanggung jawab besar pada birokrasi tersebut, seorang dokter harus terus selalu konsekuen dengan tugasnya yaitu memeriksa setiap pasien yang sedang sakit sesuai dengan spesialisasinya masing-masing. sedangkan tugas seorang perawat adalah bagaimana melayani pasien yang sakit dengan sebaik mungkin, sedangkan tugas bagian apoteker, biro administrasi adalah bagaimana melayani pasien, misalnya memberikan petunjuk untuk bagaimana alur yang digunakan untuk memperoleh kartu askes,askin (bagi orang yang tidak mampu), orang yang sedang mengurus administrasi untuk keperluan berobat itu, harus dilayani dengan maksimal tanpa mengedepankan asas deskriminasi, dengan membedabedakan status yang disandang pasien karena nantinya untuk pasien yang tidak mampu mempunyai alur sendiri. sedangkan petugas kebersihan adalah bagaimana menyiapkan segala fasilitas yang sennyaman mungkin bagi pasien yang hendak berobat ataupun bagi mereka yang sedang mengurus keperluan administrasi. Beberapa hal diatas adalah sebuah paparan dari bagaimana spesialisasi-spesialisasi yang harus diketahui atau dijalankan oleh orang-orang yang memangku tanggung jawab di dalam birokrasi rumah sakit.

Tentunya hal-hal tersebut diatas tidak akan berjalan dengan maksimal apabila kebutuhan maajemen sumberdaya manusia yang ada ataupun yang tersedia tidak berkualitas ataupun memadahi, untuk itulah disini maka seorang pengelola atau instansi pemelik rumah sakit tersebut haruslah tanggap. Untuk bagaimana menyiapkan tenaga medis, administrasi, maupun urusan kebersihan yang berkualitas misalnya dengan mengadakan seleksi para calon tenaga medis, administrasi, kebersihan sesuai dengan prosedur, misalnya harus mempunyai minimal ijasah S1agar tenaga-tenaga yang di dapat itu nantinya dapat menghasilkan Output pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat. Selanjutnya adalah bagaimana menentukan alur koordinasi antara organ-organ yang berada didalam organisasi rumah sakit tersebut agar nantinya apabila ada sebuah masalah alur penyelesaian ataupun pembagian tugasnya itu jelas. Paparan solusi diatas adalah sebuah cerminan suatu birokrasi yang ideal yang diinginkan oleh Max Webber.

Kelemahan, yang dapat didapat dari konsep birokrasi tersebut diatas adalah, apabila kinerja salah satu  sumberdayanya tidak maksimal maka akan membuat tidak berjalannya program-program yang telah di terapkan karena diakibatkan tidak adanya cadangan sumberdaya yang sesuai dengan kemampuan  yang menjalankan kerjanya tersebut karena saat rekrutmen orang yang diterima benar-benar sesuai kemampuanya dan hanya orang tersebut yang dapat menjalankannya, karena koordinasi dijalankan melalui sebuah pola piramida apabila salah satu unsur tidak berjalan maka programnya tidak akan dapat berjalan.

Kelebihan,karena rekrutmen yang dilakukan benar-benar berdasarkan ojektivitas, maka dapat memperoleh tenaga medis dan karyawan rumah sakit yang benar-benar berkualitas sehingga mereka dapat professional dalam menjalankan tugasnya dalam melayani user (masyarakat), kemudian karena alur struktur organisasinya adalah berbentuk piramida maka pembagian kerja akan menghasilkan efisiensi, kemudian Impersonalitas hubungan menjamin perlakuan yang adil bagi semua anggota masyarakat dan mendorong timbulnya pemerintah yang demokratik, Aturan main akan menjamin kesinambungan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, walaupun para pejabatnya berganti-ganti, dan dengan demikian bisa menumbuhkan keajegan perilaku, selain itu Kemampuan teknis menjamin bahwa hanya orang-orang yang ahli yang akan menduduki jabatan pemerintahan. Dan jaminan keberlangsungan jabatan membuat para pejabat itu tidak mudah dijatuhkan oleh tekanan-tekanan dari luar.

Birokrasi Hegelian

Hegel berpendapat bahwa  birokrasi sebagai suatu jembatan yang menghubungkan antara antara negara (pemerintah)dengan masyarakatnya. Adapun masyarakat itu sendiri terdiri dari kelompok-kelompok profesional, usahawan, dan lain kelompok yang mewakili bermacam-macam kepentingan particular (khusus). Diantara keduanya itu birokrasi pemerintah merupakan medium yang dipergunakan untuk menghubungkan kepentingan patikular dengan kepentingan general.

Menurut hegel bahwa keberadaan  birokrasi pemerintahan dijadikan sebagai mediator yang menghubungkan kedua kepentingan general (pemerintah)dan partikural (kekuatan politik dalam masyarakat). Dengan kata lain birokrasi Hegelian menekankan pada posisi birokrasi adalah posisi yang netral terhadap kekuatan-kekuatan masyarakat lainnya

Penjelasan:

Artinya berdasarkan konsep birokrasi yang dikemukakan oleh hegel diatas bawasanya sebuah rumah sakit haruslah menjadi sebuah media yang bermanfaat bagi pemerintah sebagai pemangku tanggung jawab dalam upaya menyelenggarakan atau menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, tetapi disini pemerintah harus benar-benar dalam proses menjalankan sebuah pelayanan bagi masyarakat, bukan sebagai alat yang digunakan sebagai roda politik yang menguntungkan kelompok tertentu. karena disinyalir pemerintah lebih menjadikan sebuah birokrasi sebagai alat untuk merebut sebuah kekuasaan bukan dalam rangka menjalankan kewajibanya oleh karena itulah berdasarkan konsep hegel ini pemerintah diharapkan birokrasi di beberapa unit pelayanan pemerintah yang cenderung digunakan sebagai roda politik dapat secepatnya dirubah menjadi sebuah unit pelayanan publik yang berguna bagi masyarakat banyak.karena apa dalam konsepnya hegel mengatakan bawasanya birokrasi haruslah netral artinya tidak memihak kepada kepentingan siapapun dan apapun, agar nantinya dalam melakukan sebuah pekerjaannya dapat dijalankan dengan cara yang prifesional sesuai dengan prosedur yang berlaku, begitu pula dengan user (masyarakat) diharapkan juga untuk bagaimana tidak terlibat dalam urusan politik, karena nantinya ditakutkan akan terjadi deskriminasi dalam hal pelayanan, untuk itu diharapkan masyarakat juga harus mendukung dan mengawasi kinerja yang dilakukan oleh birokrasi dalam rumah sakit tersebut karena nantinya mereka yang akan mendapatkan berbagai fasilitas yang memuaskan.

Disini pemerintah perlu ditekankan  hanya sebagai jembatan untuk memberikan sebuah pelayanan atau menyediakan tempat pelayanan, sedangkan yang menjalankan atau implementasinya tetap dijalnkan oleh masyarakat yang mempunyai keahlian dan kemampuan dalam bidang pelayanan kesehatan tersebut, tentunya masyarakat yang dipilih tersebut benar-benar mempunyai kemampuan bukan didasarkan pada koneksi politik. karena kalu kemudian hal tersebut didasarkan pada koneksi politik maka mungkin dalam memberikan pelayanan tidak akan bisa maksimal. oleh karena itu berdasarkan konsep hegel ini di harapkan akan merubah citra birokrasi yang ada khususnya dalam hal ini adalah rumah sakit sebagai pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat luas.para tenaga medis, karyawan maupun lainya yang berada di dalam birokrasi rumah sakit tersebut diharuskan terhindar dari kepentingan kelompok yang menguntungkan sebelah pihak.

Kelemahan, karena tidak adanya unsur atau aktor-aktor dari luar maka model konsep tersebut tidak akan memiliki banyak koneksi dan tidak akan dapat berkembang karena pada prinsipnya konsep ini menghilangkan unsure-unsur dari luar aktor mereka, mempunyai kecenderungan terjadinya penyalahgunaan kepentingan oleh satu pihak karena antara pihak satu dengan yang lainnya merasa saling mempunyai peran yang sama pentingnya.

Kelebihan, unsur politik tidak akan mudah masuk, hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan didalam rumah sakit dapat dilakukan dengan mudah

Birokrasi Karl Marx

Didasari teori perjuangan kelas, krisis kapitalisme, dan pengembangan komunis, Karl Marx berpendapat tentang birokrasi sebagai berikut:

a)      Birokrasi dalah negara atau pemerintah itu sendiri

b)      Birokrasi merupakan instrumen yang digunakan oleh kelas yang dominan untuk melaksanakan kekuasaan dominasinya atas kelas sosial lainnya.

c)      Dalam masyarakat komunis kelak (tiada kelas sosial, semua sama), birokrasi menjadi tiada arti karena fungsi birokrasi dijalankan oleh semua anggota masyarakat.

Penjelasan:

Artinya kalau kemudia melihat konsep birokrasi yang diterapkan oleh marx tersebut adalah bagaimana sebuah birokrasi digunakan sebagai alat politik yang digunakan untuk memperoleh sebuah kekuasaan, sehingga disini rumah sakit yang seharusnya merupakan lembaga birokrasi netral yang diberikan oleh pemerintah sebagai unit pelayanan bagi masyarakat, dijadikan istrumen bagi kelas-kelas dominan untuk melaksanakan kekuasaan. sehingga pada intinya disini konsep birokrasi marx ini menerapkan konsep politik yang dijalankan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi  untuk kemudian mengimplementasikan atau memberikan tanggung jawab dalam menjalankan kinerja pelayanan rumah sakit tersebut kepada masyarakat untuk bersam-sama menjalankan program-program yang di tetapkan oleh rumah sakit.

Kelemahan, birokrasi akan disalah gunakan oleh kelompok tertentu, dengan mengedepankan kepentinganya sendiri, deskriminasi antar kelas lebih cenderung terjadi atau dominan.

Kelebihan, kesalahan yang ditimbulkan oleh para aktor pemangku kekuasaan dalam birokrasi akn mudah terlihat, karena masyarakat juga ikut mengawasi secara bersama-sama kinerja dari para aktor tersebut

3.      Karakteristik Ideal Berdasarkan Teori

Dari beberapa konsep yang telah saya paparka diatas menurut saya konsep yang ideal diterapkan dalam birokrasi rumah sakit adalah konsep birokrasi menurut Max Webber dikarenakan dalam konsep ini memuat beberapa kelebihan misalnya: karena rekrutmen yang dilakukan benar-benar berdasarkan ojektivitas, maka dapat memperoleh tenaga medis dan karyawan rumah sakit yang benar-benar berkualitas sehingga mereka dapat professional dalam menjalankan tugasnya dalam melayani user (masyarakat), kemudian karena alur struktur organisasinya adalah berbentuk piramida maka pembagian kerja akan menghasilkan efisiensi, kemudian Impersonalitas hubungan menjamin perlakuan yang adil bagi semua anggota masyarakat dan mendorong timbulnya pemerintah yang demokratik, Aturan main akan menjamin kesinambungan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, walaupun para pejabatnya berganti-ganti, dan dengan demikian bisa menumbuhkan keajegan perilaku, selain itu Kemampuan teknis menjamin bahwa hanya orang-orang yang ahli yang akan menduduki jabatan pemerintahan.

Dan jaminan keberlangsungan jabatan membuat para pejabat itu tidak mudah dijatuhkan oleh tekanan-tekanan dari luar. selain itu dalam birokrasi webber memuat beberapa konsep yang dapat membuat kinerja birokrasi dirumah sakit dapat memberikan pelayanan yang memuaskan dikarenakan program-program dari bagaimana menjalankan organisasi pada rumah sakit tersebut sampai pada petugas kebersihan dapat terstruktur dengan baik, dan hubungan antar birokrasi dengan lembaga luar lainya dapat terjalin dengan baik, selain itu hal yang dapat memperkuat adalah proses rekrutmen yang sangat tepat dengan didasarkan pada keahliannya oleh sebab itu mereka dapat memberikan pelayanan yang memuaskan. oleh sebab itu menurut saya konsep birokrasi yang ideal diterapkan di rumah sakit di Indonesia adalah konsep birokrasi dari Webber. selain hal tersebut diatas kita dapat melihat melalui beberapa konsep teori yang lainnya misalnya:

Konsep Good Governance

Governance, yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. (Asian Development Bank, (1999), Governance : Sound Development Management) Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Good Governance (Miftah Thoha, 2003) adalah Governance (tata pemerintahan) yang dijalankan pemerintah, swasta,dan rakyat secara seimbang, tidak sekedar jalan melainkan harus masuk kategori yang baik (good).

Pengertian ini sejalan dengan (Loina Lalolo KP, 2003) yang berpendapat bawasanya  keseimbangan pelaksanaan peran dan fungsi antara negara, pasar, dan masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas ,good governance memiliki sejumlah cirri sebagai berikut (Bappenas,2002):

-       Akuntabel, artinya pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus disertai pertanggungjawabannya

-       Transparan, artinya harus tersedia informasi yang memadai kepada masyarakat terhadap proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan

-       Responsif, artinya dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus mampu melayani semua stakeholder

-       Setara dan inklusif, artinya seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali harus memperoleh kesempatan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan sebuah kebijakan.

-       Efektif dan efisien, artinya kebijakan dibuat dan dilaksanakan dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang tersedia dengan cara yang terbaik.

-       Mengikuti aturan hukum, artinya dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan membutuhkan kerangka hukum yang adil dan ditegakan.

-       Partisipatif, artinya pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus membuka ruang keterlibatan banyak actor.

-       Berorientasi pada konsesus(kesepakatan). Artinya pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus merupakan hasil kesepakatan bersama diantara para aktor yang terlibat.

Artinya dalam penerapan prespektif teori ini seorang pegawai dituntut untuk bagaimana bemberikan kinerja secara baik itu dalam artian kemampuan mamupun pelayanan yang baik untuk bagaimana mewujudkan tata pemerintahan yang baik,sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah dituangkan dalam teori tersebut dalam konsep governance ini diharapkan pihak birokrasi Rumah sakit harus benar-benar mempersiapkan seperti membuat aturan yang jelas didalam organisasi birokrtasi mereka, ada landasan hukum ataupun sanksi bagi mereka yang melanggar,melakukan seleksi ataupun rekrutmen pegawai Rumah sakit baik itu tenaga medis maupun petugas urusan kebersihan secara professional dan benar-benar didasarkan oleh kemampuan mereka sendiri bukan karena koneksi politik, selain itu untuk dapat mengembangkan birokrasi pada Rumah sakit ini untuk menjadi lebih baik lagi tentunya juga harus ada koneksi dari luar birokrasi mereka, agar segala kekurangan ataupun kendala yang terjadi dapat dengan mudah teratasi.

Konsep New Public Management

pada dasarnya mengandung tujuh komponen utama, yaitu:

1)      Manajemen profesional di sektor publik

2)       Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja

3)      Penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome

4)      Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik

5)      Menciptakan persaingan di sektor publik

6)      Pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik

7)      Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam menggunakan sumber daya.

Artinya apabila kemudian birokrasi pelayanan Rumah sakit ingin menerapkan konsep NPM ini pada birokrasi mereka maka, hal pertama yang harus dilakukan adalah memberikan pelayanan secara professional tanpa membenakan unsur- unsur apapun yang menyebabkan deskriminasi antara kelas. selain itu antara organ-organ dalam pelayanan di Rumah sakit tersebut adalah harus mempunyai standart dan ukuran yang jelas, karena pada hal tersebut tidak hanya akan menghasilkan sebuah pelayanan yang profesiona tetapi juga bisa memuaskan semua pihak baik itu pemerintah maupun masyarakat.

Konsep reinventing governance

ü  pemerintahan katalis(mengarahkan ketimbang menggayuh).

ü  pemerintahan milik masyarakat, memberi wewenang ketimbang melayani.

ü  pemerintahan yang kompetitif, menyuntikkan persaingan dalam memberian pelayanan.

ü  pemerintahan yang digerakkan oleh misi, mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan

ü  pemerintahan yang berorientasi hasil, membiayai hasil, bukan masukan

ü  pemerintahan berorientasi pelanggan, memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi.

ü  pemerintahan wirausaha, menghasilkan ketimbang membelanjakan.

ü  pemerintahan antisipatif. Mencegah dari pada mengobati.

ü  pemerintahan desentralisasi, dari hierarki menuju partisipasi dan tim kerja.

ü  pemerintahan berorientasi pasar, mendongkrak perubahan melalui pasar.

Artinya apa dalam pembahasan diatas diharapkan Birokrasi di Rumah yang sebelumnya mengunakan Prinsip- prinsip manajemen sektor publik diharapkan mampu untuk mengadopsi seperti penerapan birokrasi diswasta, tentunya hal tersebut tidak mudah karena butuh kesadaran dan keinginan yang kuat dari masing-masing pihak, namun menggingat pentingnya penerapan konsep Reinventing governance ini maka semua pihak harus dengan siap mempersiapkan segalasesuatunya, seperti peran pemerintah harus lebih bisa memperdayakan masyarakat bukan sebagai pelaksana karena tugas dan tanggung jawab dalam birokrasi Rumah sakit tersebut sudah harus diserahkan kepada masyarakat,selain itu pemerintah harus memberikan keyakinan  kepada masyarakat untuk mendapat pelayanan yang memuaskan dalam berobat, selainitu pemerintah juga harus terus mengawasi kinerja para aktor yang menyelenggarakan pelayanan agar mereka benar-benar professional memberikan pelayanan.namun tetap disini yang harus dirubah terlebih dahulu adalah struktur birokrasinya yang harus ditata dengan sebaik mungkin dahulu kemudian apa tujuan dari birokrasi tersebut karena nantinya hal inilah yang menjadi pedoman untuk melakukan kinerja birokrasi tersebut.selain itu para orang yang berada di birokrasi tidak di harapkan atau harus mampu untuk mandiri mengurusi segala kebutuhan yang digunakan oleh birokrasi mereka, dan tidak selalu mengharapkan bantuan dari pemerintah, selain itu mereka harus selalu dekat dalam arti memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat karena masyarakatlah yang kemudian akan membuat birokrasi mereka berjalan dan berkembang, selain itu jaringan dari luar (pasar) harus selalu dipantau, untuk bagaimana prospek yang dijalakan mereka sama atau tidak dengan yang kita jalankan, misalnya menyangkut harga obat. karena hal tersebut nantinya akan berpengaru kepada kepuasan pelangan yang akan mengurai jumlah pendapatan dalam birokrasi tersebut. jadi dapat dikatakan konsep ini lebih cenderung diarahkan untuk memperoleh sebuah keuntungn yang nantinya digunakan untuk membiayai birokrasinya sendiri.

KESIMPULAN

Banyak kasus yang melatar belakangi bobroknya birokrasi rumah sakit misalnya : pelayanan yang berbelit-belit, Rendahnya kunjungan dokter, perawat tak ramah, petugas kesehatan yang lamban, Pengurusan administrasi yang rumit dengan antrean panjang serta calo pengurusan administrasi, Rumah sakit masih melakukan penolakan terhadap pasien miskin dengan berbagai alasan. Beberapa alasan diantaranya tidak dapat diterima seperti tidak ada tempat tidur, peralatan tidak lengkap, dokter tidak tersedia dan harus ada uang muka. Rendahnya kualitas fasilitas dan sarana rumah sakit terutama pada kelas III seperti wc, tempat tidur dan ruang rawat inap dan ruang tunggu rawat jalan. Pasien miskin masih mengeluarkan biaya cukup besar untuk kesembuhannya terutama untuk pembelian obat. Kartu jaminan kesehatan tidak menjamin biaya tersebut menjadi gratis.

Untuk itulah melalui birokrasi yang diterapkan oleh Webber diharapkan birokrasi pelayanan pada rumah sakit mengubah cara kerjanya, dimulai dari perekrutan pegawai, pembenahan struktur organisasi birokrasi, peran dan tanggung jawab yang akan dijalankan oleh komponen-komponen yang ada didalam Rumah sakit tersebut serta membangun jaringan dengan birokrasi yang ada diluar, untuk terus dapat bisa berkem,bang dengan baik, selain itu juga bisa diterapkan prinsip-prinsip Good governance seperti misalnya, Akuntabel, Responsif, Transparan, efektif & Efisien.

Serta juga bisa melalui konsep Reinventing governance, seperti peran pemerintah harus lebih bisa memperdayakan masyarakat bukan sebagai pelaksana karena tugas dan tanggung jawab dalam birokrasi Rumah sakit tersebut sudah harus diserahkan kepada masyarakat,selain itu pemerintah harus memberikan keyakinan  kepada masyarakat untuk mendapat pelayanan yang memuaskan dalam keperluanya menyangkut masalah kesehatan,  selain itu pemerintah juga harus terus mengawasi kinerja para aktor yang menyelenggarakan pelayanan agar mereka benar-benar professional memberikan pelayanan.

Daftar Pustaka

Ayuningtyas, D., Tambunan, S., & Bachtiar, A. 2005. Penilaian Mutu Rumah Sakit Tugu Ibu Dengan Tha Malcolm Baldrige National Quality Award Tahun 2005. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan. Vol. 8. No. 04. Hal 191-197.

Dwiyanto, Agus, dkk. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Gajah Mada Press, Yogyakarta. 2006

Makmur, Mochamad. 2011, Konsep dan Teori Birokrasi,

Osborne, David and Gaebler, T. (1992) Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector, New York: Penguins Books.

Pelayanan Kesehatan St. Carolus. 1983. Dasar-dasar Ilmu Keperawatan Bagian Pendidikan Perawatan. Jakarta: Persi.

Sa’adah, R. M. dan Rossi., S. 2002. Persepsi Pasien Terhadap Mutu Pelayanan Admisi, Kepuasan Pasien dan Ketepatan Admisi di Rumah Sakit Semen Gresik. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan. Vol. 5. No 4. Hal 217-223.

Suhendra.2006, Peran Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat, bandung : Tria Kencana.

Referensi Lain

(http:/Konsep Birokrasi « Eko Budi Sulistio.htm,diakses 19 maret 2011)

(http://www.scribd.com/doc/2679388/STANDAR-PELAYANAN-FARMASI-DI-RUMAH-SAKIT, diakses 19 maret 2011

http://www.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita, diakses 19 maret 2011)

(www.kompas.com, diakses 19 maret 2011)

(www.liputan6.com, diakses 19 ,maret 2011).